10 Poin Penting UU TPKS Yang Akhirnya Disahkan DPR Setelah Melalui Perjuangan Panjang

12 April 2022, momen bersejarah bagi para survivor dan advokat dalam isu kekerasan seksual di Indonesia. Pengambilan keputusan pada rapat paripurna kedua. Dihadapan 311 anggota DPR, Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga memimpin rapat, memukul palu satu kali pada pukul 11.40 WIB.


Berbagai organisasi terkait perempuan juga hadir dalam sidang paripurna tersebut. Kelompok perempuan Indonesia LBH Apik Jakarta, dari Aliansi Jiwa Sehat hingga Puan Seni Indonesia. Sebelum disahkan, Wakil Ketua DPRD Willy Aditya terlebih dahulu menyatakan bahwa draft final RUU TPKS sudah siap untuk diratifikasi, beserta semua catatannya. Oleh karena itu, DPR Baleg ingin meminta persetujuan rapat Panitia pengesahan UU TPKS melalui rapat terbuka.

“Saya akan bertanya kepada semua peserta yang terhormat di persidangan apakah undang-undang tentang kejahatan kekerasan seksual dapat disetujui lagi,” tanya Fuan saat konferensi YouTube langsung.

Peserta eksperimen menjawab “setuju” baik secara fisik maupun online. Tidak butuh waktu lama bagi penonton untuk bertepuk tangan dari .

Puncak dari RUU yang mandek enam tahun lalu akhirnya meletus di sorak sorai media sosial.

Draf yang disahkan merupakan versi final yang disetujui oleh Majelis Umum DPR RI pada 6 April 2022 (dapat dibaca di sini). Draft final terdiri dari 66 halaman dan 93 bab. Ini mencakup 19 jenis kekerasan seksual.

Ke-19 jenis kekerasan seksual tersebut dibagi menjadi dua paragraf. Sanksi sembilan tindak pidana seksual dalam Pasal 4 Ayat 1 diatur dalam UU TPKS itu sendiri. 10) Meskipun merupakan tindak kekerasan menurut Pasal 4 Ayat 2, pemidanaannya tunduk pada undang-undang lain.


Delapan dari sembilan fraksi MPR setuju untuk mengesahkan UU TPKS, dan hanya fraksi PKS yang menolak mengesahkan peraturan ini menjadi undang-undang. Sementara PKS mengklaim mendukung payung hukum pusat masalah kekerasan seksual, undang-undang TPKS menganggap partai Islam melanggar hukum pidana.

  Inovasi SUV Listrik Tesla Model Y 2022 Inggris

Willy Aditya, yang juga Ketua Panitia Kerja Undang-Undang (Panga) TPKS, menilai polisi kini punya alasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas laporan pelecehan seksual.

Wylie mengatakan, “[UU TPKS] adalah apa itu negara, cara untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, yang kami sebut fenomena gunung es.”

Penghapusan pemerkosaan dan aborsi paksa dari daftar kekerasan seksual di bawah KUHP memicu kontroversi. Ketua Panitia Kerja Hukum (Panja) TPKS Willy Aditya menjelaskan ada kelalaian untuk aturan yang tidak tumpang tindih. Dia mengatakan pemerkosaan sudah diatur dalam hukum pidana dan aborsi diatur oleh hukum kesehatan.

Peraturan tersebut melalui proses yang berat sebelum disahkan. Sejak 8 Juni 2016, naskah ini ditolak oleh beberapa partai politik dan dipelajari secara mendalam hingga diubah oleh sebuah fraksi di DPR. Jika ditarik dari penyelidikannya, undang-undang untuk memerangi kasus kekerasan seksual di negara ini telah dilaksanakan oleh Komnas Primbuan sejak 2012, tetapi baru serius dirancang pada tahun 2014. Kebijakan yang awalnya disebut UU P-KS ini hampir saja disahkan. Diubah menjadi TPKS Act pada 9 September 2021 di DR Kongo, Republik Kongo, 2019.


VICE merangkum beberapa ketentuan penting UU TPKS yang disahkan hari ini.

  Daftar Semifinal Liga Eropa UEFA 2021-2022 (Liga Champions)

1. Pelecehan seksual dalam segala bentuknya sekarang secara hukum disebut kekerasan seksual.

Pasal 4(1) mengacu pada sembilan jenis kekerasan seksual. #1: Pelecehan seksual non-fisik. Juga, penyelidik polisi tidak dapat mengabaikan tuduhan penyerangan seksual dengan alasan apa pun.

2. Lindungi korban porno balas dendam

Dalam pembahasan baru-baru ini, DPR RI menambahkan bahwa cyberbullying tergolong kekerasan seksual. Bagian ini menjadi salah satu dari lima pasal tambahan DPR dan Rakyat dan ditentang oleh pemerintah.


Ketentuan ini berpotensi menyelamatkan korban porno balas dendam yang lebih mungkin melakukan kejahatan berdasarkan pasal 27(1) UU ITE tentang Martabat. Karena pelaku dan korban berbeda. Hukuman untuk pelanggaran ini berdasarkan Pasal 14 berupa penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga 200 juta rupee.

3. Kekerasan seksual di dalam dan di luar nikah dapat dihukum dengan cara yang sama

Ketentuan dalam Pasal 6 ini pula yang menjadi alasan mengapa fraksi PKK menjadi satu-satunya fraksi yang secara konsisten menolak kebijakan ini dalam hitungan detik setelah disahkan.

4. Perkawinan dengan korban dan pelaku perkosaan dapat dipidana

Pasal 10 melarang tiga jenis perkawinan paksa: perkawinan usia dini, perkawinan paksa atas nama budaya, dan perkawinan antara korban perkosaan dan pelaku. Siti Nurbaya akan tersenyum ketika mengetahui hukuman penjara hingga sembilan tahun dan/atau denda hingga 200 juta rupiah.

5. Menghukum pelaku kekerasan seksual bukan hanya penjara dan denda.


Pelaku beberapa kejahatan kekerasan seksual dapat dikenakan kompensasi (kompensasi bagi korban), pencabutan hak asuh, pengungkapan identitas, dan perintah penyitaan properti.

  Model Bangunan Rumah Idaman - Perubahan Desain Rumah Idaman Akibat Pandemi Covid 19

6. Pelaku bisnis dapat didefinisikan sebagai pelaku kekerasan seksual.

Menurut Pasal 18, kekerasan seksual yang dilakukan oleh perusahaan diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

7. Kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan dengan keadilan restoratif 

Berdasarkan UU TPKS, restorative justice atau penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan hanya dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual dimana pelakunya masih anak-anak. Kembali pada bulan Februari, kami merangkum sejumlah contoh tren yang menunjukkan penggunaan keadilan restoratif untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

8. Keterangan saksi/korban dan satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk mengidentifikasi tersangka.

Hal ini berbeda dari kasus pidana biasa di mana dua bukti yang sah diperlukan sebelum nama tersangka diidentifikasi.


9. Korban berhak untuk dikawal di semua tingkat penyidikan.

Hal ini diatur oleh Pasal 26-29.

10- Korban berhak atas kompensasi/restitusi dan layanan pemulihan.

Setiap orang yang dihukum karena tindak pidana kekerasan seksual harus membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban. Negara juga berhak menyita uang narapidana. Jika kekayaan narapidana tidak cukup untuk membayar ganti rugi, negara harus menggunakan skema Victim Assistance Fund untuk membayar ganti rugi kepada korban. Kompensasi dibayarkan kepada korban dalam waktu 30 hari sejak putusan pengadilan. Skema ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan terbesar UU TPKS.